Soal Perpres Miras, PAN Salahkan Tim Hukum Jokowi
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meredam perdebatan setelah mencabut Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras).
"Kami apresiasi langkah Presiden tersebut. Ini adalah langkah konkret yang diambil Presiden dalam meredam perdebatan dan polemik yang muncul di tengah masyarakat beberapa hari belakangan ini," kata Saleh Partaonan, di Jakarta, Selasa.
Dia menilai langkah tersebut menegaskan bahwa Jokowi mendengarkan pendapat berbagai masyarakat dan tentu banyak juga pertimbangan serta masukan yang sudah didengar Presiden.
"Wajar jika ada spekulasi di masyarakat yang menyatakan bahwa tim hukum kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan di tengah masyarakat. Jika ada kepekaan, perpres seperti ini tidak perlu dimajukan ke meja presiden," ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR RI menilai, seharusnya tim ahli yang membantu Presiden Jokowi merumuskan kebijakan sudah memiliki kajian sosiologis, filosofis, dan yuridis sebelum kebijakan diajukan ke presiden.
(责任编辑:百科)
- 世界大学雕塑专业排名靠前的院校推荐
- 马兰戈尼设计学院申请条件详解
- 美国艺术高中推荐:爱德维艺术高中
- Penglihatan Hilang Sebelah, Wanita Ini Justru Didiagnosis Kanker Paru
- 波士顿学院录取要求是什么?
- 丹麦艺术类大学你知道哪几所?
- Bupati Kapuas dan Istri Diduga Terima Duit Rp 8,7 Miliar untuk Survei
- Wakilnya Anies Baswedan Ngaku Tahu Acara Habib Rizieq dari Medsos
- Banyak Investor Mentereng jadi Pemegang Saham PGAS, Begini Kata Analis
- Morgan Stanley Sebut 'Awan Hitam' Mengancam Dolar AS di 2025
- 德雷塞尔大学排名情况及申请条件
- Dilakukan Sebelum ke Tanah Suci, Apa Itu Manasik Haji?
- 香港美术专业研究生申请条件及留学费用
- Ade Armando Janji Akan Bongkar Praktik Korupsi di DPR RI Jika Jadi Legislatif
- Partai Demokrat dan Golkar Buka Diri Bagi Parpol yang Ingin Gabung Dalam Koalisi
- Breaking News! AG Pacar Mario Dandy Divonis 3 Tahun 6 Bulan Atas Kasus Penganiayaan David Ozora
- AS Disenggol Lagi, China Kritik Penerapan Kebijakan Tarif di WTO
- Sukarela Mau Di
- Pedagang Pasar Legi, Surakarta Dapat THR dari Presiden Jokowi
- Luthfi Ngaku Disetrum Polisi, Kapolri: Hati