JAKARTA,quickq安卓版下载百度 DISWAY.ID- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruar Sirait mengungkapkan soal asset koruptor akan dijadikan perumahan rakyat dengan lokasi yang strategis.

Adapun, pria yang akrab dipanggil Ara ini mengungkapkan pihaknya telah melakukan survey terhadap tanah yang disita dalam Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berlokasi di Bekasi dan Tanggerang.

BACA JUGA:KPK Terima Audiensi dengan Kementerian/Lembaga terkait Pencegahan Korupsi di Perumahan Rakyat

BACA JUGA:KPK Panggil Andi Narogong di Kasus E-KTP

"Betul, memang kita sudah mendapatkan dan bahkan sudah mensurvey diantaranya eks BLBI yang ada di Bekasi, yang ada di Tanggerang," ujar Menteri Ara di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 18 Maret 2025.

Untuk pemilihan tanah tersebut, Ara menjelaskan bahwa yang sudah bersih atau dalam artian tidak lagi berpenghuni.

"Dan memang kita pilih yang relatif itu clear and clean. Artinya yang di Tanggerang itu yang di Karawaci itu relatif sudah clear and clean karena tidak ada lagi, tidak ada penghuni, tidak ada warga di atasnya," jelasnya.

BACA JUGA:Status Tersangka TPPU Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Gugur, KPK Tetap Buru Asset Recovery

Namun, ada beberapa lokasi di Bekasi yang belum bisa langsung digunakan karena masih ada beberapa rumah di atas lahan tersebut.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa nantinya perumahan yang buat ini ditujukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan juga menengah.

"Jadi memang kami sedang mencari-mencari lokasi-lokasi yang bisa dikatakan clear and clean supaya bisa cepat dibangun," imbuh Ara.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengungkapkan bahwa tanah sitaan hasil korupsi yang tak laku dilelang akan digunakan untuk pembangunan perumahan rakyat ini.

BACA JUGA:Status Tersangka TPPU Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Gugur, KPK Tetap Buru Asset Recovery

"Aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," tutur Tanak.

• 1
• 2
• »