Pemerintah Cari Cara Agar Para Preman Tak Meresahkan, Istana: Mereka Juga Anak
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan memberantas premanisme juga membutuhkan waktu, yang artinya premanisme tidak sekejap hilang ketika pelakunya ditindak oleh aparat.
Hasan juga menjelaskan pemerintah perlu mencari cara agar para preman itu tidak kembali mengulang aksinya, tetapi dapat mengalihkan waktu dan kemampuannya untuk hal-hal produktif.
"Tentu perlu proses, dan bagaimana pun mereka juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar, dibina, diarahkan untuk kerja-kerja lebih produktif. Dia sumber daya manusia kita juga bisa dibina dan dilatih,” kata Hasan.
Hasan menyebut aksi premanisme menjadi perhatian pemerintah karena telah menghambat investasi dan mengganggu dunia usaha.
"Investor takut masuk ke kita. Orang-orang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan, ada beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi, yang mengganggu itu adalah premanismenya,” kata Hasan yang pernah menyatakan mengundurkan diri sebagai Kepala PCO ini.
Sebelumnya, beberapa hari lalu beredar video belasan orang yang menemui perwakilan dari PT China Chengda Engineering yang merupakan kontraktor PSN di Cilegon, Banten.
Mereka minta jatah Rp5 triliun untuk itu tanpa ada lelang.
"Tanpa ada lelang, Rp5 triliun untuk Kadin," katanya.
Kemarin, Polisi baru saja menetapkan tiga orang dari Kadin Cilegon sebagai tersangka, mereka adalah Ketua Kadin Muh Salim, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Cilegon Ismatulah dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Rufaji Jahuri.
(责任编辑:娱乐)
- DPRD Minta Pramono Mulai Terapkan ERP, Bisa Mulai Tahap Satu di Jalan Utama
- Rumah Charlie Chandra Pengugat Aguan Diblokade Anggota Polda Banten, Ghufroni: Terlalu Over Acting
- KWI Berharap Paus Leo XIV ke Indonesia: Beliau Pernah ke Tanah Papua
- Simak Panduan Cara Cek NIP PPPK dan CPNS 2025 Lewat ASN Digital BKN
- Malaysia Bidik Rp45 T dari Wisata Medis, RI Sumbang Turis Terbanyak
- Diskon Hari Kartini, Tarif Rp1 Transjakarta untuk Wanita Pada 21 April Besok
- TNI AD Selidiki Mengapa Warga Sipil Bisa Masuk Area Pemusnahan Amunisi di Garut
- Simak Syarat dan Cara Daftar SPMB Jakarta 2025 Jenjang TK Hingga SMA
- Studi Ungkap Maskapai yang Punya Makanan Pesawat Terbaik dan Terburuk
- Komisi I DPR Desak Pemerintah dan TNI Evaluasi Prosedur Pemusnahan Amunisi Imbas Ledakan di Garut
- Mengenal Megalophobia, Kala Ukuran Besar Jadi Sumber Ketakutan
- Upaya Bangun Kualitas Hidup Keluarga di Kabupaten Kediri, Mas Dhito Gandeng Fatayat NU
- Penerbangan Putar Balik Gara
- TNI AD Selidiki Mengapa Warga Sipil Bisa Masuk Area Pemusnahan Amunisi di Garut
- FOTO: Turis Kembali Padati Pulau Santorini Usai Diguncang Ribuan Gempa
- Klaim Sekarang! Ini Tips Menikmati Saldo DANA Kaget Saat Akhir Pekan
- OJK Gandeng AO PNM dalam Program SICANTIKS untuk Perkuat Literasi Keuangan Syariah
- Mahasiswi ITB Dipolisikan Buntut Meme Prabowo
- Warganet Ngeluh Tarif Parkir Rp60 Ribu di Tanah Abang, Kadishub DKI Minta Gunakan Parkiran Resmi
- Pacu Hilirisasi Kelapa Sawit, Kemenperin Dukung Riset MAKSI dan Kimia Farma